PENDAHULUAN

 Perang Revolusi Amerika (1775–1783) juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika adalah sebuah perang yang terjadi antara Britania Raya dan para pendukung revolusi dari 13 koloni Britania di Amerika Utara. Ke-13 koloni itu adalah koloni New Hampshire, koloni Massachusetts, koloni Rhode Island, koloni Connecticut, koloni New York, koloni New Jersey, koloni Pennsylvania, koloni Delaware, koloni Maryland, koloni Virginia, koloni North Carolina, koloni South Carolina, dan koloni Georgia. Perang yang kemudian meluas ke luar Amerika Utara Britania (British North America) ini berakhir dengan dihapuskannya kekuasaan Britania terhadap ketiga belas koloni tersebut dan dibentuknya negara Amerika Serikat.

Istilah Perang Revolusi atau Revolusi Amerika juga sering digunakan untuk merujuk pada peristiwa ini eski yang terakhir juga termasuk perkembangan politik dan sosial sebelum dan sesudah perang tersebut.

Latar Belakang terjadinya disebabkan karena Perang Tujuh Tahun antara Britania Raya dan Perancis (1756-1763) memperebutkan Quebec yang dimenangkan oleh Britania.

PEMBAHASAN

1.      Latar Belakang

• Kondisi politik sebelum Revolusi Amerika dilatarbelakangi oleh sejumlah peristiwa di awali dengan dampak yang di rasakan masyarakat koloni  di Amerika akibat perang perancis dan Indian/ the French and Indian War (1754-1763). dalam perang ini Prancis dan Inggris memperebutkan daerah kekuasaan di Amerika utara. perang dimenangi oleh Inggris tetapi Inggris mengalami pembengkakan utang yang besar akibat perang ini. untuk menutup biaya perang itu, Inggris mengeluarkan sejumlah peraturan bagi koloninya. berbagai pajak dan bea dikenakan bagi barang dan perdagangan di koloni Inggris. koloni di Amerika sebelumnya sudah merupakan penyumbang besar bagi kekayaan Inggris. melihat kemakmuran koloni ini dan kurangnya dukungan koloni saat perang Prancis dan Indian, pemerintah kerajaan mengubah aturan perpajakan dan memperketatnya demi menambah pendapatan. peraturan perpajakan ini diterapkan tapa berkonsultasi dengan pemerintah kolonial. pemerintahan kolonial menolak pajak yang aturannya dikeluarkan tanpa perwakilan yang layak bagi mereka di parlemen Inggris.

Kondisi ekonomi sebelum Revolusi Amerika ialah  pada saat itu aturan pajak, bea cukai, impor dan ekspor dan produk-produk sandang dan pangan di kuasai oleh Inggris. 

Aturan pajak pertama dari pemerintah Inggris ke koloni di Amerika adalah Stamp Act pada tahun 1765.   Dalam peraturan ini setiap dokumen resmi, lisensi, kontrak  dagang, Koran, pamphlet, bahkan kartu remi harus di tandai dengan stempel pajak. Stamp Act di cabut pada tahun 1766 karena terjadi banyak perlawanan di sejumlah daerah menentang peraturan ini,  dan juga terjadi pemboikotan terhadap produk impor dari Inggris.  Dari pertentangan Stamp Act inilah yang pertama-tama menimbulkan rasa nasionalisme persatuan masyarakat koloni Amerika.  Lalu pada tahun berikutnya pemerintah Iggris kembali mengeluarkan Townshend Act. Aturan ini mengenakan bea bagi impor timah , kaca, cat, kertas, dan the.  Pendapatan dari bea ini digunakan bagi kepentingan tentara Inggris di Amerika dan menggaji pegawai kerajaan Inggris yang memungut pajak. untuk menetangnya, masyarakat kembali memboikot produk dari Inggris. protes secara langsung juga terjadi. pada tanggal 5 maret 1770, banyak orang berkumpul berhadapan dengan tentara Inggris di Boston. mereka melempari tentara dengan aneka barag.

Saat ada tentara yang jatuh, tentara yang lain menembaki kerumunan itu. lima orang sipil tewas dalam insiden yang disebut the Buston massacre ini. peristiwa ini segera digunakan sebagai propaganda untuk menentang pemerintah Inggris. pada 1772, orang – orang Rhode island menyerang kapal cukai Inggris, the Gaspee, dan melukai kapten kapalnya. peristiwa ini di sebut the Gaspee Affair.

Pada 1773 dikeluarkan Tea Act. aturan ini mengurangi bea cukai bagi teh East india Company/ Hindia belanda dan memperbolehkan ekspor nya langsung ke amerika. teh ini harga nya menjadi jauh lebih murah dari pada teh selundupan dari belanda yang biasa di konsumsi mayarakat amerika. jika masyarakat membelinya, itu berarti mereka menerima aturan cukai tersebut. selain itu, teh ini hanya di jual lewat agen khusus sehingga bisa merugikan pedagang Amerika. dalam rangka memprotes aturan ini, sekumpulan kaum patriot yang berpakaian seperi orang Indian naik ke kapal dagang teh milik inggris yang sedang bersandar di pelabuhan Boston,Massachusetts. di pimpin oleh Samuel Adams mereka membuang teh- teh di kapal laut. insiden yang tidak biasa ini kemudian di kenal dengan nama Boston Tea Party (pesta The Boston).

Sebagai reaksinya, pemerintah kerajaan mengeluarkan sejumlah aturan yang di kenal dengan nama The Intolerable Acts pada 1774. aturan pertama membatasi kekuasaan majelis Massachusetts dan pertemuan- pertemuan dalam kota. aturan kedua menyebutkan bahwa pegawai pemerintah kerajaan termasuk tentara harus di adili di inggris, bukan di amerika. ketiga, pelabuhan Boston di tutup sampai inggris menerima ganti rugi akibat Boston Tea Party. keempat, tentara inggris di perbolehkan di beri tempat tinggal di bangunan yang tidak di huni, termasuk rumah masyarakat.    

Pendidikan Kewarganegaraan

1.      Sebutkan dua contoh hak asasi manusia dalam bidang politik!

Jawab :

Hak untuk mengeluarkan pendapat.
Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Hak memilih atau dipilih dalam pemilu.

2.      Definisikan pengertian pertahanan Negara!

Jawab :

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

3.      Definisikan arti legal equality  right

Jawab :

Right Of Legal Equality : hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hokum dan pemerintahan.

4.      Apakah system pertahanan keamanan Negara Indonesia

Jawab :

System pertahanan dan keamanan Negara Indonesia diatur dalam pasal 30 ayat (1) sampai (5), system pertahanan dan keamanan dikembangkan oleh rakyat yang semesta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan oleh tentara nasional dan kepolisisan Negara RI sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung.

5.      Sebutkan contoh perbuatan yang bertentangan HAM dalam kehidupan bernegara

Jawab :

Pemerintah melarang warganya menyampaikan kritik. Pembunuhan, Pemerkosaan, Perang, Tawuran, Perkelahian, Berjudi.

6.      Bagaimana sifat pertahanan Negara

7.      Sebutkan bentuk bentuk ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri

Jawab :

·      Ancaman di dalam negeri
Contohnya adalah pemeberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat indonesia.

·      Ancama dari luar negeri

Contohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, Udara dan laut oleh musuh dari luar negri.

8.      Sebutkan komponen utama dalam pertahanan dan keamanan Negara

Jawab :

~        TNI sebagai kekuatan utama system pertahanan.

~        POLRI sebagai kekuatan utama system keamanan.

9.      Berikan  contoh bentuk bentuk bela Negara

Jawab :

a)    Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

b)   Pelatihan kemiliteran secara wajib.

c)    Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib.

d)   Pengabdian sesuai profesi.

10.  Sebutkan komponen utama dalam pertahanan dan keamanan Negara

Jawab :

~        TNI sebagai kekuatan utama system pertahanan.

~        POLRI sebagai kekuatan utama system keamanan.

11.  Sebutkan ciri – ciri budaya parokial

Jawab :

a)    Frekuensi orientasi terhadap system sebagai objek umum, objek-objek input, objek-objek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.

b)   Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.

c)    Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan terhadap perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh system politik.

d)   Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari system pilitik.

e)    Parokialisme murni berlangsung dalam system tradisional yang lebih sederhana ketika spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.

f)     Parokialisme dalam system politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.

12.  Sebutkan dasar hokum pemisahan TNI dan POLRI

Jawab :

Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI

1)   TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat Pertahanan NKRI dan Polri sebagai alat negara yang berperan memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, dan sebagai pelindung,pengayom dan pelayan masyarakat.

2)   TNI yang membantu peran Polri dalam tugas Keamanan berdasarkan permintaan yang diatur oleh Undang-Undang dan Polri yang dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada TNI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

3)   Kedudukan TNI yang tunduk pada Peradilan Militer dan kedudukan Polri yang tunduk pada Peradilan Umum.

4)   Peran TNI dan Polri yang tidak memiliki hak memilih dan dipilih.

13.  Begaimana sifat pertahanan Negara Republik Indonesia

Jawab :

a)    Mandiri : Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan dengan tidak mudah meyerah dan tetap menjaga nilai-nilai identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Kemandirian juga berarti mempunyai kemampuan dalam tindakan dan berfikir yang lebih dewasa dan dapat bertanggung jawab dalam setiap tindakannya.

b)   Dinamis : Ketahanan nasional tidak bersifat tetap melainkan dinamis atau dapat meningkat ataupun dapat menurun tergantung dengan situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya yang sedang terjadi.

c)    Wibawa : Keberhasilan dalam sistem ketahanan nasional Indonesia yang ulet, kuat dan tangguh secara berlanjut, berkesinambungan serta seimbang akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi perhatian dari pihak lain.

d)   Konsultasi dan kerjasama : Konsep ketahanan nasioanal tidak mengutamakan sikap konfrontasi dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata hanya untuk mencari keuntungan sendiri, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai, menghormati dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

14.  Sebutkan contoh cara menangkal ancaman dibidang ekonomi

Jawab :

a)    Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini: Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat.

b)   Pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri.

c)    Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, haruslah bersifat murah dan terjangkau.

d)   Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia dan WTO.

e)    Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama sama mengahadapi kepentingan negara-negara maju.

15.  Sebutkan alasan yang selalu dikedepankan dalam globalisasi

Jawab :

16.  Sebutkan bentuk bentuk bela Negara

Jawab :

1)   Pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau wajib

2)   Pengabdian sesuai profesi

3)   Pendidikan kewarganeraan

4)   Pelatihan dasar kemiliteran

17.  Terangkan pengertian laut territorial

Jawab :

Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara yang luasnya dihitung dari garis pantai ke arah laut sepanjang 12 mil, mengelilingi seluruh garis pantainya.

18.  Sebutkan ciri – ciri Negara kesatuan

Jawab :

a)    Hanya terdapat masing-masing satu undang-undang dasar, kepala negara, dewan perwakilan rakyat, dan dewan menteri.

b)   Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar yang ditandatangani oleh pemerintah pusat.

c)    Hanya memiliki satu kebijakan mengenai masalah ekonomi, sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan.

19.  Terangkan pengertian asas sentralisasi

Jawab :

Penyerahan kekuasaan serta wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. 

20.  Bagaimana kehidupan kenegaraan pada masa konstitusi RIS

Jawab :

Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara bagian itu meliputi Jawa dan Sumatera dengan ibu kota di Yogyakarta. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa ”Presiden tidak dapat diganggu-gugat”. Artinya, Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Sebab, Presiden adalah kepala negara, tetapi bukan kepala pemerintahan.

21.  Sebutkan perbedaan Negara Federal dengan Negara Kesatuan

Jawab :

Negara Kesatuan	Negara Federal
Perda terikat dengan UU	UUD daerah tidak terikat dengan UU Negara
Bisa interversi dari kebijakan pusat	Tidak bisa interversi dari kebijakan pusat
Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)	Setiap daerah mempunyai UUD derah yang tidak bertentangan dengan UUD negara (hukum tersendiri)
Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat	Setiap daerah diakui sebagai negara berdaulat dan sejajar
Hanya Presiden berwenang mengatur hokum	Presiden berwenang mengatur hukum untuk negara sedangkan kepala daerah untuk daerah
Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat	Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat
Perda dicabut pemerintah pusat	Perda dicabut DPR dan DPD setiap daerah
Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan	Pengeluaran APBN dan APBD dihitung pembagian
Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama	Masalah daerah merupakan tanggung jawab pemda
Keputusan pemda diatur pemerintah pusat	Keputusan pemda tidak ada hubungan dengan pemerintah pusat
Hanya hari libur nasional diakui	Hari libur nasional terdiri dari pusat dan daerah
DPRD (provinsi) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR	DPRD (provinsi) punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR
Sentralisasi	Desentralisasi
Daerah diatur pemerintah pusat	Daerah harus mandiri
Bendera nasional hanya diakui	Bendera nasional serta daerah diakui dan sejajar
Hanya bahasa nasional diakui	Beberapa bahasa selain nasional diakui setiap daerah
APBN dan APBD tergabung	APBD untuk setiap daerah dan APBN hanya untuk negara
Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan	Ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan
3 kekuasaan daerah tidak diakui	3 kekuasaan daerah diakui

22.  Bagaimana sifat penerapan system politik pada Negara

Jawab :

Sistem politik mempunyai sifat yang universal, yaitu :

a)    Proses, yaitu pola yang dibuat manusia dalam mengatur hubungan antara satu dengan yang lainnya

b)   Input, dalam proses politik disebut juga pembuatan keputusan yang terdiri dari demand dan support yang meliputi sosialisai politik, menyatakan kepentingan dll.

c)    Output,yaitu hasil yang diperoleh setelah lembaga-lembaga pembuat keputusan mengolah input melaui proses politik. Terdiri dari reward dan deprivations yang melibatkan : melaui pembuatan keputuan, penerapan peraturan dan pengawasan perturan

23.  Apa pentingnya komunikasi politik bagi suatu Negara

Jawab :

Fungsi komunikasi poitk dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1)   Aspek Totalitas

Fungsi komunikasi politik dalam aspek totalitas adalah mewujudkan suatu kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari faktor-faktor negatif yang mengganggu keutuhan nasional.

Artinya bahwa negara berkewajiban menyampaikan komunikasi politik kepada masyarakat secara terbuka (transparan) serta menyeluruh (komprehensif) serta menghilangkan hambatan (barier) komunikasi antara negara dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis diantara keduanya.

2)   Aspek Hubungan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Fungsi komunikasi politik dalam hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik adalah sebagai jembatan penghubung antara kedua suasana dalam totalitas nasional yang bersifat independen dalam berlangsungnya suatu sistem pada ruang lingkup negara.

Artinya bahwa pemerintah berkewajiban menyampaikan (artikulasi) semua kebijakan dan keputusan politik kepada masyarakat dalam semua  aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Aspek yang dimaksud adalah aspek ideologi, ekonomi, sosial politik, hukum, dan hankam serta aspek lain yng berhubungan dengan sikap dan perilaku politik Indonesia kepada pihak internasional (luar negeri).

24.  Sebutkan tipe – tipe budaya politik

Jawab :

1)   Budaya politik parokial adalah budaya politik dengan tingkat partisipasi politik sangat rendah.

2)   Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif.

3)   Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

25.  Sebutkan masalah – masalah dalam budaya politik

Jawab :

Budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.

26.  Definisikan teori budaya politik menurut Gabriel Almond dan Sidney Vera

Jawab :

~        Gabriel A. Almond dan G. Bingham powell, Jr.

Budaya politik berisikan siakp, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola – pola khusus yang terdapat pada bagian – bagian tertentu dari populasi.

~        Sidney verba

Budaya politik adalah suatu system kepercayaan empirik, symbol – symbol eksresif, dan nilai – nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan.

27.  Bagaimana peran pemilu dalam Negara demokrasi

Jawab :

1)   Untuk mendukung atau mengubah personil dalam lembaga legislative.

2)   Membentuk dukungan yang mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk periode waktu tertentu.

3)   Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan eksekutif.

4)   Pemilu merupakan wujud paling nyata dari Negara demokrasi.

28.  Sebutkan kegiatan kegiatan dalam system politik

Jawab :

Kampaye, pemilu,  demo, memberikan suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan bagi seorang calon dll.

29.  Sebutkan fungsi budaya politik

Jawab :

Fungsi utama adalah : Menyediakan instrumen dan indikator bagi warga negara tentang bagaimana seharusnya proses politik dan administrasi negara yang demokratis berlangsung. Membentuk disposisi dan presepsi tentang apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan oleh tiap komponen politik dalam masyarakat, baik pada jajaran struktur politik maupun individu warga negara.

30.  Sebutkan jenis jenis perilaku politik

Jawab :

a)      Radikal
Perilaku politik dikategorikan radikal apabila perilaku politik yang diwujudkan selalumenginginkan adanya perubahan yang sifatnya mendasar, sampai pada hal yang prinsipil.

b)      Liberal
Perilaku politik liberal merupakan wujud perilaku politik yang bersifat bebas, sesuai dengan akal sehat, serta hukum yang berlaku saat itu.

c)      Moderat
Perilaku politik moderat merupakan wujud perilaku politik yang bersifat selalu menghindarkan diri dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, cenderung ke arah dimensi atau jalan tengah, dan mau mempertimbangkan pandangan orang lain.

d)     Status Quo
Perilaku politik yang dikategorikan status quo adalah apabila politik yang diwujudkan individu bersifat untuk tidak terjadi perubahan dalam kehidupan politik di negaranya.

e)      Reaksioner
Perilaku politik reaksioner apabila perilaku politik yang diwujudkan bersifat menentang kemajuan atau pembaharuan, berlawanan dengan kebijakan pemerintah yang sah

f)       Konservatif
Perilaku politik dapat dikategorikan konservatif apabila perilaku politik yang diwujudkan berusaha melestarikan apa yang ada, agar terpelihara status quo dengan sedikit sekali perubahan di hari depan.

31.  Terangkan pengertian budaya politik partisipan

Jawab :

Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

32.  Sebutkan contoh bentuk partisipasi politik warga Negara

Jawab :

a)      Konvensional  adalah bentuk partisipasi politik yang sesuai dengan aturan atau konstitusi.

Contoh bentuk-bentuk partisipasi politik Konvensional :

·         Pemberian suara.

·         Diskusi Politik.

·         Kegiatan Kampanye.

·         Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.

·         Komunikasi individual dengan pejabat politik administrative.

b)      Non-Konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang tidak sesuai dengan konstitusi

Contoh bentuk-bentuk partisipasi politik Non-Konvensional :

·         Pengajuan Petisi.

·         Berdemonstrasi.

·         Konfrontasi.

·         Mogok.

·         Tindak kekerasan politik terhadap harta benda.

33.  Apa esensi politik menurut pendekatan tradisional

Jawab :

Esensi politik menurut pendekatan tradisional adalah meletakkan nilai-nilai asasi manusia dalam konteks kajian politik melalui hasil renungan, bukan didasari oleh kenyataan-kenyataan yang ada.

34.  Terangkan pengertian budaya politik parokial dan budaya politik kaula

Jawab :

Budaya politik parokial adalah budaya politik dengan tingkat partisipasi politik sangat rendah.

Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif.

35.  Sebutkan sarana mensosialisasikan politik

Jawab :

a)      Keluarga.

b)      Sekolah.

c)      Kelompok bermain.

d)     Pekerjaan.

e)      Media massa.

f)       Kontak politik lansung.

g)      Pemerintah.

h)     Masyarakat.

36.  Terangkan pengertian paham politik oportunisme

Jawab :

Oportunisme adalah paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu. 

37.  Sebutkan cara – cara mencegah terjadinya pelanggaran hak warga Negara

Jawab :

a)      Menegakkan supremasi hokum dan demokrasi.

b)      Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan UU.

c)      Meningkatkan pelayanan public.

d)     Badan-badan penegak hokum tidak boleh diskriminatif.

e)      Adanya control dari masyarakat.

38.  Sebutkan bentuk bentuk ancaman dalam memperkuat integrasi nasional

Jawab :

a)      Invasi dan infiltrasi

b)      Kemajuan Teknologi Transportasi, Komunikasi Dan Informasi

c)      Eksploitasi Daya Alam

d)     Penetrasi di bidang ekonomi

e)      Penetrasi di bidang ideologi

39.  Sebutkan perbedaan daerah otonom dan Negara bagian

Jawab :

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara bagian adalah negara yang memiliki konstitusi federal memiliki subentitas.

40.  Sebutkan ciri ciri budaya politik partisipan dan ciri perilaku politik oportunis

Jawab :

Ciri-ciri budaya politik partisipan :

a)      Budaya politik ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi.

b)      Adanya harmonisasi hubungan warga Negara dengan pemerintah.

c)      Warga Negara mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik.

d)     Warga Negara berperan sebagai individu yang aktif atau dalam masyarakat.